PROSEDUR PENGAMBILAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB 

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara :

1.  Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian ketua majelis, menginformasikan kepada Pemohon/Penggugat untuk menuju ke Kasir Perdata.

2.  Pemohon/Penggugat selanjutnya menuju ke Kasir Perdata untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya.

3.  Kasir Perdata berdasarkan Buku jurnal keuangan perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat.

Catatan:

Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon/Penggugat untuk ditanda tangani .

4.   Kasir Perdata menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kuitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat.        

Catatan:

Apabila Pemohon/Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau  tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh panitera melalui surat akan membuat surat pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, bilamana pemohon/pengugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

INFO TAMBAHAN

PROSEDUR PENGAMBILAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB 

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara :

1.  Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian ketua majelis, menginformasikan kepada Pemohon/Penggugat untuk menuju ke Kasir Perdata.

2.  Pemohon/Penggugat selanjutnya menuju ke Kasir Perdata untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya.

3.  Kasir Perdata berdasarkan Buku jurnal keuangan perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat.

Catatan:

Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon/Penggugat untuk ditanda tangani .

4.   Kasir Perdata menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kuitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat.        

Catatan:

Apabila Pemohon/Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau  tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh panitera melalui surat akan membuat surat pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, bilamana pemohon/pengugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

INFO TAMBAHAN

Purwodadi – Rabu, 08 April 2026. Pengadilan Negeri Purwodadi hari ini melaksanakan Sidang Keliling untuk 1 (satu) perkara permohonan Tahun Anggaran 2026 yakni nomor perkara 58/Pdt.P/2025/PN Pwd, sesuai dengan DIPA Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: SP. DIPA-005.03.2.099101/2026 tanggal 24 Desember 2025.

Dalam rangka menjamin proses peradilan yang adil dan transparan, setiap pihak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB memiliki hak-hak pokok berikut, sebagaimana diatur dalam SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022:

• Hak untuk melakukan jawab-menjawab: Pihak berperkara berhak menyampaikan bantahan atau tanggapan terhadap gugatan atau jawaban dari pihak lawan, yang meliputi:
  • Replik: Tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat.
  • Duplik: Tanggapan tergugat terhadap replik.
  • Rereplik dan Reduplik: Tanggapan lanjutan jika diperlukan oleh majelis hakim.
• Hak untuk mengajukan pembuktian: Termasuk hak untuk menghadirkan saksi, mengajukan bukti tertulis, bukti elektronik, maupun alat bukti lainnya yang sah menurut hukum acara.
• Hak untuk mengajukan kesimpulan: Setelah seluruh rangkaian proses pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hak-hak ini diberikan untuk menjamin prinsip due process of law, yaitu proses hukum yang adil, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak pencari keadilan tanpa diskriminasi.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Tugas Pokok & Fungsi :

1. Membantu pimpinan dalam membuat program kerja tahunan, pelaksanaan dan
2. Penanggung Jawab Pekerjaan pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
3. Membagi Tugas/Mengawasi/Mengontrol dan Mengevaluasi hasil pekerjaan Staf;
4. Membuat rencana kerja Tahunan dan rencana kerja bulanan;
5. Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Bulanan;
6. Memeriksa dan menindaklanjuti surat masuk dan surat keluar sesuai disposisi Ketua;
7. Menyiapkan bahan-bahan rapat untuk BAPERJAKAT
8. Mempersiapkan acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan;
9. Mengkoordinir dan mengelola Aplikasi Kepegawaian
10. Pelanggaran Hukuman Displin;
11. Membuat SK Penetapan Ketua yang berhubungan dengan Pegawai.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di delegasikan Pimpinan.

STAF/PELAKSANA

Uraian tugas Staf / Pelaksana, sebagai berikut:

1. Membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai);
2. Membantu membuat SK Penetapan Ketua;
3. Membuat usulan pembuatan karis/karsu, karpeg, taspen, askes.
4. Operator Aplikasi SIKEP, SAPK dan Komdanas;
5. Membuat usulan Kenaikan Pangkat, Promosi/Mutasi, Pensiun serta Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Penghargaan lainnya;
6. Memperbaharui papan Struktur Organisasi, Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim, DUK, dan Bezetting;
7. Membuat usulan Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
8. Membuat Surat Kenaikan Gaji Berkala;
9. Membuat Surat Ijin Cuti Pegawai;
10. Membuat Laporan Rekapitusasi Absen;
11. Membuat Surat Tugas Hakim/Pegawai;
12. Meregister Buku Induk Pegawai/KGB dan Pensiun;
13. Mengetik Surat Pernyataan masih menduduki jabatan Pejabat Struktural/Fungsional;
14. Surat Pernyataan melaksanakan tugas Hakim/Pegawai;
15. Membantu pengarsipan berkas kepegawaian.