Jam Layanan: Senin - Kamis 08.00 - 16.30 WIB | Jumat 07.00 - 16.00 WIB

Select your language

Berita Terkini

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI) DI WILAYAH JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA TAHUN 2022

21 July 2022 Hits: 385

Semarang – Kamis, 21 Juli 2022. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Ibu Wahyu Iswari, S.H., M.Kn mengikuti acara Evaluasi Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi informasi (SPPT-TI) di Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta pada 19 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2022 yang diselenggarakan di Hotel Chanti Jalan Gajahmada No.40 Kota Semarang.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak H. Bambang Miyanto, S.H., M.H sekaligus menyampaikan materi tentang SPPT TI yang merupakan Sistem berbasis Teknologi Informasi yang mengintegrasikan sistem database di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka pertukaran data proses penanganan perkara pidana. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri harus selalu memantau dan memastikan data perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diisi lengkap dan tepat waktu guna pertukaran data dalam SPPT TI ini. Dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber dari Bappenas, Kemenko Polhukam, Kepolisian, Kejaksaan, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional, serta Badan Siber dan Sandi Negara. Ditutup oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ibu Zahlisa Vitalita, S.H., M.H yang menyampaikan apresiasi terhadap upload dokumen salinan putusan yang ditandatangani secara elektronik di seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah berjalan dengan baik dan mendapat applause dari Tim Pokja Pusat SPPT TI, selanjutnya diakhiri pesan dan harapan agar tercipta sinergitas antar instansi sehingga SPPT TI dapat terwujud sesuai yang diharapkan. Berikut adalah hasil dokumentasi dari acara tersebut.

   

   


Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Direktori Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah