Jam Layanan: Senin - Kamis 08.00 - 16.30 WIB | Jumat 07.00 - 16.00 WIB

Select your language

Berita Terkini

MENGHADIRI ACARA FGD KAJIAN IMPLEMENTASI WEWENANG KOMISI YUDISIAL (KY)

04 September 2023 Dilihat: 318

Purwodadi – Senin, 04 September 2023. Bedasarkan Surat Edaran Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 1594/Bld.2/Lit/S/8/2023 Tentang Undangan Focus Group Discussion, Pengadilan Negeri Purwodadi menghadiri dan mengikuti Kegiatan Focus Group Discussion dengan judul “Implementasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim" yang digelar secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting. 

Acara tersebut dimulai pada pukul 08.30 WIB di ruang Command Center Pengadilan Negeri Purwodadi. Acara tersebut diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi. Acara diawali dengan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Himne Mahkamah Agung RI. Acara dilanjutkan dengan acara Sesi I yaitu Penyampaian materi oleh Narasumber : Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. dengan materi: “Dinamika kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim dan kemandirian Hakim” dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Acara Sesi II dimulai pada pukul 13.00 WIB dengan melanjutkan acara penyampaian materi oleh Narasumber : Dr. H. Harjono, S.H., MCL. dengan materi: “Filosofi dan Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial” dan oleh Narasumber : Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum (Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI) dengan materi: “Implementasi wewenang Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.” Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ditutup dengan do'a dan kesimpulan dari notulen. Berikut hasil dokumentasi dari acara tersebut.  (23/09/04, Admin Vela) 

          


Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Direktori Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah