Jam Layanan: Senin - Kamis 08.00 - 16.30 WIB | Jumat 07.00 - 16.00 WIB

Select your language

Berita Terkini

PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG TAHUN 2023

08 Maret 2023 Dilihat: 336

Purwodadi – Rabu, 08 Februari 2023. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor W12-U/1385/HM.02.03/03/2023, Pengadilan Negeri Purwodadi mengikuti Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas  Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tahun 2023 secara daring

melalui aplikasi zoom meeting di ruang Command Center Pengadilan Negeri Purwodadi. Acara tersebut dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh Pimpinan 4 (Empat) Pilar (Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris ) serta Koordinator / Perwakilan Anggota masing-masing Area Pembangunan ZI PN Purwodadi Tahun 2023. Agenda kegiatan pendampingan kali ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 135/DJU/OT.01.3/1/2023, tanggal 20 Januari 2023, Hal Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas dan Surat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Nomor 2812/BP/KP.02.1/2/2023, tanggal 22 Februari 2023, Workshop Pendampingan dan Evaluasi PMPZI Tahun 2023, berkenaan dengan diterbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformaal Birokraal Nomor 4 Tahun 2023, Tentang Pengusutan dan Evaluasi Zona integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WEK dan WBBM di Instansi Pemerintah. Acara tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) sesi yaitu Pendampingan Zona Integritas, Pendampingan PMPZI dan Kiat Sukses PMPZI Menuju WBK WBBM 2023. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutupan. (23/03/08, Admin Vela) 

      


Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Direktori Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah