Jam Layanan: Senin - Kamis 08.00 - 16.30 WIB | Jumat 07.00 - 16.00 WIB

Select your language

Berita Terkini

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI DAN ROAD MAP MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2015 – 2019 DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS I.B

13 Maret 2018 Dilihat: 408

Selasa, tanggal 13 Maret 2018 pukul 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas I.B dilaksanakan sosialisasi reformasi birokrasi dan road map Mahkamah Agung RI Tahun  2015-2019, yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas I.B Ibu Cyrilla Nur Endah S SH.,MH. Sosialisasidihadiri olehHakim, Pejabat Fungsional dan Struktural serta staf dan honorerPengadilan Negeri Purwodadi Kelas I.B.

Dalam  acara tersebut bertindak sebagai Pemateri adalah Ibu Cyrilla Nur Endah S S.H., M.H (Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas I.B) dan Bapak Murthada Moh.Mberu S.H (Hakim Pengawas Bidang).

Adapun yang menjadi materi dalam sosialisasi kali ini disampaikan hal-hal yang berhubungan dengan reformasi birokrasi dan road map Mahkamah Agung RI tahun 2015-2019.

Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mencapai Good Governance serta melakukan pembaharuan-pembaharuan dan perubahan-perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (Aparatur).

Sasaran dari dilakukannya Reformasi Birokrasi agar terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, bersih dari KKN dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja;

Road Map Reformasi Birokrasi terdiri dari 8 Area Perubahan yakni:

  • Area 1: Manajemen Perubahan
  • Area 2: Penataan Peraturan Perundang-undangan
  • Area 3: Penataan dan Penguatan Organisasi
  • Area 4: Penataan Tatalaksana
  • Area 5: Penataan Sistem Manajemen SDM
  • Area 6: Penguatan Akuntabilitas
  • Area 7: Penguatan Pengawasan
  • Area 8: Pengingkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Reformasi Birokrasi sesuai Road Map RB 2015 – 2019 yakni:

a.    Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

b.    Birokrasi yang efektif dan efisien;

c.    Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;

Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali bertujuan untuk memberikan arah pelaksanakan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan;

Faktor yang menjadi kunci dari keberhasilan RB ini adalah adanya sebuah Komitmen dari seluruh level manajemen, peningkatan serta pencapaian target yang berkesinambungan, perbaikan / evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara konsisten;

Langkah-langkah dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1.      Mendapatkan Komitmen pimpinan yang kuat;

2.      Melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

3.      Membentuk Tim Reformasi Birokrasi;

4.      Menetapkan Road Map ( 8 Area Perubahan );

5.      Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja;

6.      Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins;

7.      Melaksanakan MONEV;

8.      Menindaklanjuti hasil dari MONEV.

Kedepannya Agar Tim Reformasi Birokrasi yang sudah ditunjuk dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas I.B agar membuat laporan dari 8 Area tersebut serta melengkapi data pendukung / evidencenya;

Untuk setiap laporan-laporan dari 8 Area Perubahan tersebut agar dikumpulkan di Ketua Tim dan akan dilaksanakan evaluasi atas dokumen-dokumennya.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas I.B memberikan kesempatan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk memberikan pertanyaan, saran maupun tanggapan yang berhubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan. Setelah pembahasan selesai, maka sosialisasi dinyatakan selesai dan ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas I.B.

 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Direktori Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah