Menjaga Kualitas Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi membangun dan menjaga hubungan yang harmonis internal untuk mendapatkan Kualitas Putusan dalam memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat. Oleh karena kerjasama antar bagian dan kekompakan merupakan tradisi kami. Lebih Lanjut
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lebih Lanjut
Kami Siap Memberikan Pelayanan Prima Pengadilan Negeri Purwodadi telah menerapkan slogan 3-S ( Sapa Senyum Salam). sebagai bentuk wujud dalam memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat. Disamping sikap dan karakter yang dikembangkan, juga disediakan MEJA INFORMASI dan LAYANAN SMS untuk mengakses INFORMASI PERKARA. Lebih Lanjut
Cara Mudah Telusur Perkara Aplikasi SIPP mengandung informasi mengenai perkara baik Perdata maupun Pidana dalam bentuk laporan, jadwal sidang dan status perkara. Sistem ini dapat diakses oleh Masyarakat untuk mendapatkan INFORMASI PERKARA dengan mengakses http://sipp.pn-purwodadi.go.id. Ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi mendukung komitemen Mahkamah Agung dalam melaksanakan KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Lebih Lanjut
Pendaftaran Sidang Online Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat Kabupaten Grobogan, maka terhitung sejak hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi No. W12-U16/813/KP.07.01/6/2016. Dengan ini Resmi diberlakukan Sistem Pendaftaran Online Perkara, khususnya pendaftaran Perkara Permohonan melalui http://pn-purwodadi.go.id/i Lebih Lanjut

LOGO SIPP PURWODADIMudahnya Menulusuri Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealiasikan jauh sebelum Undang undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Read more:

Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Purwodadi menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime dan update.

Read more:

Dengan tersedianya Indek Berita, diharapkan memudahkan bagi para pencari berita/ informasi. Indek Berita ini dikelompokkan berdasarkan kategori. Berita/ Informasi ini merupakan kegiatan/ informasi yang diterbitkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Purwodadi, artikel peradilan dan hukum serta informasi yang mungkin diperlukan untuk komsumsi umum.

Read more:

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) mengandung informasi-informasi mengenai perkara-perkara baik Perdata maupun Pidana. Disamping itu Aplikasi CTS ini juga dapat menghasilkan beberapa laporan terkait Perkara Perdata Gugatan, Perkara Perdata Permohonan, Perkara Pidana Biasa dan Laporan Kegiatan Hakim.

Read more:

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Purwodadi berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Purwodadi dan Pengadilan Negeri Purwodadi akan berupaya untuk memberikan jawaban yang terbaik

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sebagai langkah dalam meningkatkan layanan dalam keterbukaan informasi Pengadilan Negeri Purwodadi telah memposting semua perkara yang ditangani Pengadialan Negeri Purwodadi pada Sistem Penelusuran Perkara

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

Lebih Lanjut
 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas